octavianadina

Each Story Has Its Own World, Feel It…

PROF. SOETANDYO WIGNYOSOEBROTO: Kesetiaan Dedikasi Sang Cendikiawan (1)

pada Mei 12, 2013

Gambar

Prof. Soetandyo Wignyosoebroto adalah seorang pakar sosiologi hukum dan merupakan pelopor aliran antipositivime dalam hukum. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang kritis dan konsisten. Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga ini berpendapat bahwa ketimpangan tersebut disebabkan cara  hakim memperlakukan undang-undang. Hakim memang harus mendasarkan diri pada undang-undang, namun di lain pihak hakim seharusnya juga mempertimbangkan  faktor-faktor yang tidak terlalu bersifat yuridis. Dengan kata lain, hakim harus memiliki kearifan sehingga keadilan tidak terletak pada undang-undang melainkan terletak pada hati nurani. Hukum yang digerakkan untuk mengadili orang lemah sangatlah keras, sementara saat mengadili orang kuat, hukum menjadi lemah. Begitu pendapat Prof. Soetandyo Wignyosoebroto berdasarkan hasil pengamatannya selama ini. “Kadang hukum memang diskriminatif. Pada yang lemah, yang tidak bisa melakukan pembelaan diri, dia keras. Sebaliknya dia lemah pada yang kuat, yang dibentengi sekian pengacara, apalagi kalau punya posisi politik,” ujarnya.

 Menurut Prof. Soetandyo, hukum itu adalah keniscayaan-keniscayaan. Hukum itu tidak selalu undang-undang. “Sholat lima waktu itu wajib hukumnya. Tapi undang-undang tidak mewajibkan orang untuk sholat. Sebaliknya, mengambil milik orang lain itu melanggar undang-undang, namun ada tradisi yang mengatakan bahwa sebagian milik orang kaya adalah hak/milik orang miskin. Memang tak ada undang-undangnya, tapi itulah hukum yang ada dalam sanubari rakyat. Memberi sedekah di jalanan bertentangan dengan undang-undang kepengemisan, tapi memberi sedekah karena hati nurani itu kan hukum yang ada dalam sanubari rakyat juga,” paparnya.


Berpihak Pada Keadilan Sosial

 Bagi Prof. Soetandyo hukum tidaklah sama dengan keadilan. Hukum hanya menertibkan. Tertib hukum bukan keadilan. “Jangan mengandalkan keadilan hanya dari hukum positif,” ujarnya. Ada legal justice, tapi ada legal  justice yang lain lagi, yakni social justice. Pak Tandyo –begitu ia biasa dipanggil- berpendapat hendaknya pemikiran-pemikiran masa kini jangan hanya tertuju pada hukum (undang-undang) yang berlaku untuk seluruh tatanan nasional dari Sabang sampai Merauke, sebab hukum dibuat oleh lembaga-lembaga di mana orang desa tak ikut bicara, dan buruh tak ikut terlibat ketika hukum perburuhan dibuat.

 

Lelaki kelahiran tahun 1932 ini menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Meski begitu ia memutuskan untuk tak menjadi hakim serta tak melanjutkan studi hukum. Ia memilih untuk mendalami ilmu sosial. “Saya urun rembuk kritik hukum dari ilmu sosial,” tukasnya. Prof. Soetandyo mengemukakan bahwa hukum undang-undang memang vulgar dan bebas nilai atau positivistik. Positivisme berasal dari filsafat Perancis yang dasarnya adalah saintisme di mana yang berlaku adalah sebab-akibat, bukan baik-buruk. Orang yang mencuri dihukum sekian tahun sesuai undang-undang. Jika si pencuri itu mencuri beras sekilo karena anaknya kelaparan, itu tak menjadi bahan petimbangan.

 Di mata Prof. Soetandyo, produk-produk hukum yang ada, seperti undang-undang dan turunannya, yang dibuat dengan dana milyaran rupiah pada prakteknya hanya untuk menjerat si miskin hingga bertambah miskin dan tak berdaya. Sementara terhadap para penguasa beserta kroninya, hukum seolah tak berlaku sehingga  mereka bisa memiliki akses sebesar-besarnya dalam berbagai izin inkonstitusional dan pemanfaatan fasilitas negara. Menurut Pak Tandyo, undang-undang yang ideal sejatinya berkarakter responsif dan fasilitatif guna mengakomodir kebutuhan rakyat.

 Sebagai seorang cendikiawan, Prof Sutandyo merupakan sosok yang tak lelah mendedikasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya bagi kepentingan orang banyak. Ia menyisihkan sebagian besar hidupnya bagi kemaslahatan masyarakat. Pemikiran-pemikirannya yang baik yang disampaikan secara lisan maupun yang dituangkan dalam berbagai tulisan berbentuk artikel dan buku ditujukan untuk membela keadilan dan supremasi hukum Indonesia serta untuk menyadarkan masyarakat tentang hak-hak mereka. Beliau juga tak pernah berhenti berbagi ilmu dengan generasi muda

Kepekaannya terhadap nilai keadilan terlihat dari perhatian dan keterlibatannya pada persoalan rakyat kecil yang diperlakukan kurang adil. Soal kisruh antara para pedagang Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbling, Malang dengan Pemda Malang beberapa waktu lalu misalnya. Prof Sutandyo hadir dalam diskusi di kantor Malang Corruption Watch terkait rencana Pemda Malang menggusur kedua pasar tradisional itu. Ia menilai kebijakan pemerintah daerah memindahkan pasar sesungguhnya bukan tindakan yang tepat. Pasar merupakan hasil kesepakatan sosial puluhan mungkin ratusan tahun lalu untuk bertemu antara masyarakat yang memiliki kebutuhan-kebutuhan di satu daerah.

 Ia juga tak setuju dengan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di dekat rumahnya di kawasan kampus Unair, Jalan Dharmawangsa, Surabaya. Meski keberadaan PKL itu sesungguhnya menganggu lingkungan rumahnya,  ia justru membela para pedagang tersebut saat mereka digusur. Ia melarang petugas melakukan penertiban. Buat Soetandyo, gangguan PKL yang diterimanya itu belumlah apa-apa dibanding perjuangan PKL mencari makan demi hidup. Rasa kemanusiaannya yang dalam membuatnya mampu menerima ‘gangguan’ yang ditimbulkan para pedagang kaki lima itu.

“Pak Tandyo itu orang berpendidikan yang mau turun ke kita-kita,” kata Muktar, seorang koordinator tukang becak di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dalam kasus perlawanan para tukang becak terhadap kebijakan Pemda DKI yang difasilitasi Urban Poor Consortium (UPC) beberapa tahun silam, Prof. Soetandyo menjadi saksi ahli -yang pro terhadap keberadaan para tukang becak tersebut- dalam sidang gugatan class action para tukang becak terhadap Pemda DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Muktar, Pak Tandyo menggunakan ilmunya untuk membela orang-orang miskin macam dirinya. Ia berharap kelak akan muncul Pak Tandyo-Pak Tandyo muda yang mau membela rakyat kecil.

Pak Tandyo juga menyempatkan untuk memberikan “kuliah umum” bagi korban lumpur Lapindo di tempat pengungsian di Pasar Baru Porong, Sidoarjo. Dalam kuliah yang digelar Fakultas Hukum Unair itu, Prof. Soetandyo menyoroti perjanjian jual-beli yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang dinilai melanggar hukum karena memaksakan kehendak kepada warga untuk menjual hak milik mereka kepada Lapindo Brantas Inc. Kuliah itu bertujuan untuk menyadarkan para pengungsi akan hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya.

Menurut Pak Tandyo semua itu dilakukannya karena ia tergerak untuk merespon persoalan yang terjadi dalam masyarakat. “Setelah pensiun dan tak lagi jadi anggota Komnas HAM, saya memang tak bisa bergerak lagi secara struktural. Tiap pagi atau sore saya rajin membuka Facebook, karena banyak juga yang meminta pendapat saya tentang berbagai hal. Karena itulah saya tergerak ikut merespon hal-hal yang perlu diluruskan atau diseimbangkan,” ungkapnya.

 Prof. Soetandyo berpendapat bahwa ruang pengadilan bukanlah satu-satunya jalan dalam mencari keadilan (justice). Menurutnya kita dapat menempuh banyak cara lain. “Hukum muncul di berbagai ruangan. Hukum bermigrasi ke luar ruangan. Ruang pengadilan terlalu formal. Kasus Antasari misalnya, menurut saya itu sudah keluar dari ruang pengadilan,” ujarnya.

  Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pluralisme

 “Pak Tandyo yang saya kenal tak pernah kehilangan perspektif, tak pernah goyah pendiriannya untuk membela yang lemah. Beliau memakai ilmunya untuk membela mereka yang tak pernah dibela. Beliau beberapa kali menjadi saksi ahli untuk kasus-kasus perlawanan tukang becak dan miskin kota melalui jalur hukum. Beliau adalah orang yang selalu mengingatkan betapa hukum seharusnya untuk keadilan, dan tidak boleh kita terjebak pada bunyi undang-undang,” ungkap Roichatul Aswidah, mantan anggota Komnas HAM, yang mengenal Prof Soetandyo sejak tahun 1995.  Menurut Roichatul, Pak Tandyo selalu mengingatkan akan cerita “Kisah Pencuri Roti” yang terdapat dalam novel klasik Les Miserables karya Victor Hugo di mana cerita tersebut kemudian dimasukkan dalam modul HAM Komnas HAM. “Saat merancang kurikulum pelatihan Komnas HAM, Pak Tandyo selalu mengatakan agar kami jangan terjebak untuk hanya menghapal pasal-pasal dan ketentuan instrumen HAM. Sebab menurut beliau nilai HAM itu jauh lebih penting,” tambahnya.

 “Saat menjabat sebagai anggota Komnas HAM, Pak Tandyo masuk dalam kelompok akademisi yang banyak memberi topangan akademis atas langkah-langkah dan pendirian Komnas HAM saat itu yang sangat independen dari Pemerintah. Pak Tandyo memberi perspektif hak asasi manusia di kala banyak orang kehilangan perspektif hingga –bersama dengan akademis progresif lainnya spt Almarhum Satjipto dan lainnya– seringkali mampu menjaga Komnas HAM untuk tetap pada “rel”nya. Satu kali kami buat acara peluncuran buku. Acara penyerahan buku diberikan salah satunya kepada korban yaitu korban G30 S 1965. Beberapa anggota Komnas HAM marah di sidang pleno Komnas HAM. Pak Tandyo yang membela kami dengan mengatakan, ‘Lha pelaku kita beri panggung, kok menyerahkan buku ke korban kita marah,’ begitu kira-kira pembelaan beliau,” tutur Roichatul Aswidah.

 Saat ditanyai mengenai pluralisme di Indonesia, Prof. Soetandyo menyatakan bahwa kemajemukan harus menjadi dasar kebijaksanaan. Untuk bangsa yang homogen seperti Jepang atau Korea, kebijakan atas dasar konsep tunggal memang dapat diterapkan. Namun untuk Indonesia yang sejak lama dihuni berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa dan budayanya, konsep kemajemukan harus diperhatikan.  Menurut Pak Tandyo, keresahan masyarakat Papua atau masyarakat Dayak di Kalimantan misalnya, terjadi karena hukum adat tak lagi mendapat lagi dalam negara ini. Jika masyarakat tak bisa lagi menguasai hidup secara tradisi, keresahan akan timbul. “Kekuasaan sentral harus mengakui bahwa rakyat punya hak ekonomi dan hak sosial (ecosoc) atas kekayaan alam mereka. Hal itu harus diselesaikan bukan saja oleh ahli hukum, tapi juga oleh ahli sosial, ahli budaya dan sebagainya,” katanya. “Akan sulit jika sumber daya alam masyarakat dikuasai negara. Bagi masyarakat Dayak hutan itu adalah seumpama roh mereka. Jika hutan mereka ditebang, hilanglah jati diri mereka. Hal seperti inilah yang menimbulkan rasa frustasi masyarakat. Tak heran jika banyak dari mereka terperosok dalam kebiasaan mabuk-mabukan atau narkoba,”lanjutnya lagi. “Baru-baru ini saya baru saja kembali dari Padang, Sumatra Barat untuk mengikuti pertemuan sejumlah LSM. Mereka mengusung isu pluralisme sebagai bagian dari masyarakat lokal untuk merebut kembali sumber daya alam yang hilang,” pungkasnya.

 Selanjutnya Prof. Soetandyo mengemukakan bahwa kini, disadari atau tidak, kita semua tengah berada dalam suatu masa yang penuh perubahan dan pergolakan, dan semua ini tentu saja terasa sebagai kegalauan pada tataran kehidupan yang individual. Peradaban manusia belum sampai pada garis akhirnya yang final. Seperti yang dilukiskan oleh Clifford Geertz, pada awal abad 20 lalu sejarah telah menyaksikan perubahan besar dari tatanan kelompok-kelompok masyarakat (old societies) menjadi bentuk negara bangsa yang baru (newnation state). Kini saat memasuki milenium ketiga, jutaan manusia menemukan diri mereka terseret dalam arus perkembangan dari bentuk negara-negara bangsa (nation states) menjadi sebuah dunia global yang baru (a new global world), yakni suatu kehidupan yang kian beruang lingkup global dengan struktur sebagai satu dunia penuh perbedaan namun tak lagi terkotak-kotak ( one world full of differences but never divided).

 Dikatakan oleh Prof. Soetandyo, di tengah perkembangan semacam ini identitas manusia berikut hak-haknya yang asasi akan tak lagi cukup dinyatakan oleh deklarasi-deklarasi seperti Declaration de Droit de l’Homme et du Citoyen (1789), melainkan dengan penyeruan hak-hak asasi manusia dalam konsepnya yang lebih universal sebagaimana yang dinyatakan oleh The Universal Declaration of Human Rights (1948). Pengenalan identitas ekslusif manusia sebagai warga suatu negara –dengan sebutan citizen, citesein, citoyen atau apapun lainnya- dipandang dari perspektif faktual ataupun normatif, kini manusia telah makin diangkat dalam konsepnya yang lebih universal sebagai penghuni bumi. Sebagai sesama manusia sebumi, manusia boleh diidealkan secara in abstracto dengan terus secara pasti harus mengabaikan perbedaan-perbedaan atributnya, baik perbedaan rasial, religi, kelas sosial atau strata ekonomi maupun perbedaan kebangsaan. Manusia adalah manusia, apapun agamanya, rasnya, budaya dan adat bahasanya, jenis kelaminnya, kebangsaannya, sedikit-banyaknya harta kekayaannya ataupun sexual preference-nya. Barang siapa terlalu suka menekankan perbedaan atribut-atribut pribadi yang tersebut di atas, sesungguhnyalah dia itu mempunyai niat untuk bertindak diskriminatif dalam dirinya, dan tak jarang pemikiran diskriminatif seperti itu  akan terwujud dalam bentuk perbuatan dan tindak kekerasan baik secara fisik ataupun simbolik.

 Lebih jauh Prof. Soetandyo menandaskan bahwa Perikemanusiaan (Humanity) adalah martabat tertinggi dalam peradaban manusia masa depan, bukan kebangsaan (nationality). Perikemanusiaan inilah yang sebenarnya harus dicoba untuk dijangkau dan dicapai manusia sebumi betapapun sulitnya manakala kita perhatikan realitasnya di alam kehidupan nyata sekarang ini. Menurut Pak Tandyo lagi, kebangsaan tetap penting, namun kebangsaan hanyalah satu tahap persinggahan saja dalam sejarah peradaban manusia sebumi. Banyak orang, khususnya kalangan generasi muda, yang dalam tindakan dan pikirannya kini telah mereleksikan kearifan ini, seakan hendak merealisasikan apa yang  pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi : my nationality is my humanity –tatkala beliau harus menengahi konflik antara tokoh-tokoh politik India yang meletupkan deretan kekerasan yang berujung pada perpecahan bangsa. itu pulalah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Soekarno muda pada tahun 1945 saat usia beliau belum genap 45 tahun, bahwa betapapun tingginya semangat kebangsaan asas ‘perikemanusiaan yang adil dan beradab’ dalam Pancasila (sila ke-2) harus didahulukan dari asas ‘persatuan (bukan kesatuan!) Indonesia’ (sila ke-3).

bersambung ke bagian 2


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: